Holding atau Sub Holding: BUMN Tetap Harus Transparan!
Jakarta, Gatra.com – Transparansi atau keterbukaan informasi publik di BUMN tetap harus dilakukan, meski terjadi perubahan
ACHIEVE THE HIGHEST REPUTATION
THROUGH TRANSPARENCY
IN PUBLIC COMMUNICATION
BUILDING TRUST
BY IMPLEMENTING INFORMATION
DISCLOSURE
CREATING COMMUNICATION
STRATEGY TO GAIN
COMPANIES OBJECTIVE
IMPROVE YOUR SKILLS AND
KNOWLEDGE ON
OUR TRAINING COURSE
SAVED THE ORGANIZATION
IN COMMUNICATION CRISIS
SITUATION
AboutUs
Sebuah perusahaan konsultan keterbukaan informasi dan
komunikasi strategis yang memberi solusi bagi Badan Publik
dan Perusahaan dalam membangun kepercayaan dan
reputasi dengan menerapkan keterbukaan informasi
(transparansi) dan efektifitas komunikasi melalui media dan
pelayanan informasi yang baik
How We Work
Case Studies
Strategi Komunikasi Publik
Lembaga baru yang lahir ditengah krisis kepercayaan masyarakat sehingga mengundang pro dan kotra dari masyarakat maupun stakeholders.
Inhouse Training Komunikasi dan Pelayanan Informasi
Industri 4.0 menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki keterampilan khusus seperti mengelola dan melakukan analisis terhadap pengelolaan social media
Buku Panduan Pelayanan Informasi
Rotasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jangka waktu singkat mengakibatkan seringkali bergantinya manager informasi dan petugas informasi yang ada pada tiap-tiap unit kerja di dalam organisasi
Sistem Pelayanan Informasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki ratusan kantor pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia menghadapi kesulitan dalam melakukan pelayanan informasi
Organisasi Pelayanan Informasi
Informasi tersebar pada unit-unit kerja membuat front desk pelayanan informasi mengalami keterlambatan dalam memenuhi permintaan informasi.
Organisasi Pelayanan Informasi
Informasi tersebar pada unit-unit kerja membuat front desk pelayanan informasi mengalami keterlambatan dalam memenuhi permintaan informasi.
Klasifikasi Informasi
Sebelum adanya Undang-undang dan peraturan mengenai keterbukaan informasi, Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) telah memiliki peraturan internal mengenai informasi publik dan informasi rahasia.
GalleryActivity
